Sistem 'Digital Government' Pemprov Jabar Patut Dicontoh Instansi Lain

19-12-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Foto: Nadhen/nr

 

Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi mengapresiasi sistem digital government yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Ia pun menyatakan bahwa sistem tersebut patut dicontoh oleh berbagai instansi lain pemerintah.

 

Hal tersebut dia ungkapkan usai Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut Komisi II mendapat paparan tentang bagaimana reformasi birokrasi di instansinya.

 

"Secara umum inovasinya sudah bagus ya. Ada pendekatan-pendekatan digital, e-government yang memang sudah seharusnya karena tren ke depan seperti itu," ujarnya, Senin (19/12/2022).

 

Lebih lanjut, Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan bahwa digitalisasi dalam layanan pemerintahan adalah sebuah keniscayaan. Hal itu juga bisa mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai hal.

 

"Ini menjadi contoh buat pemerintah dan yang lainnya. Supaya nanti pelaksanaan digitalisasi atau kaitan dengan e-government ini juga semakin bagus, semakin efektif, dan juga semakin efisien," kata Teddy.

 

Pemprov Jabar pada tahun 2021 sudah berhasil melampaui target Indeks Reformasi Birokrasi. Pemprov Jabar mendapat nilai indeks 78,68 dalam kurun waktu 2018-2021. Salah satu penunjang target itu adalah mudahnya akses layanan publik dan digitalisasi layanan menjadi faktor pendukungnya. (ndn/rdn)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...